Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam membangun proyek infrastuktur pengendalian banjir di wilayah setempat. Pemerintah setempat mencatat jumlah titik banjir di wilayahnya mencapai 49 titik.
“49 titik banjir menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami,” kata Syaikhu, Jumat, 30 September 2016. Menurut dia, kekuatan anggaran daerah hampir Rp 5 triliun tak mampu menyelesaikan proyek pengendalian banjir seperti pembuatan tanggul, pembangunan kolam retensi, dan pemeliharaan saluran.
Menurut dia, dana sebesar itu harus dibagi-bagi dengan dengan dinas lain seperti pendidikan, dan kesehatan yang membutuhkan anggaran cukup tinggi. Soalnya, pemerintah juga fokus pada program sekolah dan pelayanan kesehatan gratis. “Pendidikan dan kesehatan memakan biaya sebesar 45 persen lebih dari APBD,” kata Syaikhu.
Karena itu, kata dia, pemerintah gencar meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun provinsi, bahkan meminta hibah dari DKI Jakarta untuk pembangunan proyek infrastuktur. Misalnya, pembangunan folder Kalimati di Jalan Kartini menggunakan anggaran pusat sebesar Rp 28 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, dinasnya tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 750 miliar lebih. Dana tersebut dipakai untuk 3.500 kegiatan baik di bidang bina marga maupun tata air. “Kami sudah menyelesaikan 17 dari 49 titik banjir pada tahun lalu,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah tahun ini menargetkan penyelesaikan delapan titik banjir. Diantaranya penanganan banjir di Perumahan Vila Jatirasa dengan anggaran Rp 3 miliar untuk penguatan tanggul Sungai Cikeas, Perumahan Sari Gaferi dengan cara normalisasi saluran dan pembangunan tanggul, dan titik lainnya.
