Online Bekasi, Bekasi Timur– Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mendesak agar DKI segera mencairkan anggaran perubahan untuk pembayaran dana community development.
“Saya dengar Bekasi tak bisa menalangi,” kata Ariyanto, Sabtu (5/11).
Ia mengatakan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan kompensasi yaitu menunggu anggaran dari DKI. Namun, ia mewanti-wanti agar prosesnya tak lama, karena dikhawatirkan masyarakat di Bantargebang sudah kehabisan kesabarannya.
“Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa DKI tidak tanggung jawab,” kata dia.
Sebab, molornya pemberian dana kompensasi tersebut cukup lama, yaitu sejak Juli lalu. Bahkan, sampai masuk ke triwulan berikutnya.
Hal itu bisa memicu situasi yang buruk di lapangan karena menganggap DKI tidak konsisten dengan janjinya kepada warga Bantargebang. Menurut dia, persoalan itu harus ditanggapi dengan serius.
“Kami juga berencana memanggil eksekutif menanyakan perjanjian kerja sama yang sudah diteken,” kata dia.
DKI belum membayar kompensasi pada triwulan ke III dan IV. Jumlah penerima di tiga kelurahan yakni Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul sebanyak 18.192 keluarga.
Adapun DKI menjanjikan nilai kompensasi sebesar Rp 500 ribu per tiga bulan, jika dikalkulasikan jumlahnya mencapai Rp 18 miliar lebih. (fiz)
