Online Bekasi, Bekasi Timur – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Kota Bekasi senilai Rp 5,4 triliun akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada Selasa malam, 15 November 2016. Namun, tak semua fraksi di lembaga legislatif itu sepakat dengan pengesahan tersebut.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sempat mengancam akan mengeluarkan peraturan wali kota untuk mencairkan annggaran daerah perubahan. Hal ini dilatarbelakangi karena legislator tak juga mengesahkan, padahal Gubernur Jawa Barat telah selesai mengoreksi.
Ancaman itu kemudian direspon lembaga legislatif yang kemudian pada malam hari menggelar rapat paripurna. Akhirnya, APBD Perubahan disahkan beberapa jam menjelang batas akhir pengesahan. “Sudah dikirim kembali ke Gubernur, Senin sudah bisa dicairkan,” kata Rahmat, Rabu, 16 November 2016.
Rahmat mengatakan, pengesahan tanpa dua fraksi di DPRD, yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan PPP. Kedua fraksi tersebut memilih walk out, meski begitu sisa fraksi yang ada yaitu Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, sudah memenuhi persyaratan.
Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak, mengatakan, bahwa APBD Perubahan sudah disahkan. Karena itu, pemerintah dapat kembali melanjutkan program kerjanya yang belum diselesaikan. “APBD Perubahan tak ada masalah,” kata Machrul.
Kini tugas Legislatif ialah melakukan pengawasan atas kerja dari pemerintah. Pihaknya berharap agar pemerintah dapat menyerap sisa anggaran denga maksimal, sehingga sisa lebih penggunaan anggaran dapat ditekan di bawah Rp 500 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Tumai, mengatakan fraksinya tak sepakat dengan APBD Perubahan karena menganggap banyak anggaran ‘siluman’. “Ada anggaran tak masuk dalam agenda pembahasan, tapi ada di dalam draft,” kata dia.
Tumai mencontohkan, seperti pengadaan alat berat berupa ekskavator yang tidak ada dalam pembahasan. Namun dalam kegiatan APBD perubahan, pengadaan tersebut diadakan. Selain itu, kata Tumai banyak kegiatan di luar pembahasan APBD yang saat ini ada dalam APBD perubahan.
Nilai APBD Perubahan Kota Bekasi 2016 disahkan Rp 5,4 triliun, nilai itu naik Rp 800 miliar, dari APBD murni sebesar Rp 4,6 triliun. Kenaikan bersumber dari Silpa 2016 Rp 500 miliar, pendapatan yang melampaui target, serta bantuan dari pemerintah pusat, dan hibah dari DKI. (fiz)
