Online Bekasi, Cikarang Pusat – Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Rohim Mintareja melakukan mutasi terhadap 1.084 pejabat di lingkungan pemerintah setempat, Kamis (5/1). Sayangnya, mutasi tersebut disebut-sebut sarat dengan kepentingan politis.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin mengatakan, cukup banyaknya pejabat yang dimutasi mengindikasikan bahwa Plt Bupati memanfaatkan situasi. Sebab, Bupati Bekasi kini tengah masa cuti, karena mencalonkan diri dalam Pilkada Bekasi.
“Mutasi bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi merombak pejabat,” kata Sobirin, Kamis (5/1).
Sebab, kata dia, sejumlah pejabat yang duduk organisasi perangkat daerah (OPD) lama juga turut terkena mutasi jabatan. Padahal, kata dia, OPD tersebut tak ada kaitannya dengan SOTK baru yang sudah dibentuk.
Menurut dia, wajar jika ada rotasi maupun mutasi di SOTK baru seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebab, dinas itu merupakan leburan dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Dinas Tata Ruang.
Namun, OPD lama seperti BKD, Bappeda, yang tak ada kaitannya dengan SOTK baru, sejumlah pejabatnya juga terkena mutasi. Karena itu, kata dia, hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya memanfaatkan momentum cutinya Bupati Bekasi.
Padahal, kata dia, Bupati Bekasi sebelum cuti, telah menyusun SOTK baru tersebut berikut dengan rencana sejumlah pejabat yang bakal mengisi jabatan tersebut. Bupati, bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pertimbangan, Jabatan, dan Kepangkatan juga telah menggodok sejumlah pejabat yang bakal mengisi jabatan pada SOTK baru tersebut.
Plt Bupati Bekasi, Rohim Mintareja membantah bahwa mutasi sarat kepentingan politis. Menurut dia, upaya yang dilakukannya merupakan implementasi peraturan pemerintah perihal pembentukan SOTK baru yang diatur dalam Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
“STOK baru mengharuskan menyesuaikan dengan pusat. Tidak ada jual beli jabatan, karena penyusunan dilakukan secara objektif, dan melibatkan berbagai unsur, serta penilaian kinerja,” katanya.
Berdasarkan data diperoleh, ada 1084 pejabat yang dimutasi maupun dikukuhkan. Ribuan pejabat itu terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama 40 orang, pejabat administrator 221, dan pejabat pengawas 823 orang. (fiz)
