Online Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta kepada Pemprov Jawa Barat tak menghapus sistem penerimaan siswa baru dari jalur zonasi dan keluarga miskin di wilayah setempat. Tahun lalu, dua jalur itu diberikan kuota sebanyak 25 persen.
“10 persen untuk jalur zonasi terdekat atau siswa baru berasal dari lingkungan sekolah, kemudian 15 persen dari keluarga miskin, 75 persen umum,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Inayatullah, Selasa (9/5).
Inay mengatakan, jalur tersebut dibuka untuk mengakomodir siswa miskin dan di lingkungan sekolah yang tak bisa bersaing di jalur umum karena nilainya kurang. Karena itu, pemerintah tahun lalu memfasilitasi dengan jalur tersebut.
“Sehingga keluarga miskin dan di lingkungan, bisa bersekolah di sekolah negeri yang berkualitas. Tapi sekarang kewenangan ada di provinsi, kami hanya bisa mengusulkan,” katanya.
Sebab, kata dia, lulusan SMP di Kota Bekasi yang dapat ditampung di SMA/SMK Negeri hanya 30 persen. Selebihnya ditampung di sekolah swasta.
“Kalau di SMP kami tetap memberlakukan penerimaan dari jalur afirmasi (keluarga miskin), dan zonasi (lokal). Sesuai jadwal PPDB akan dibuka pada pertengahan Juni mendatang,” katanya.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, mengatakan, mendukung upaya pemerintah setempat yang ingin mempertahankan penerimaan siswa baru dengan jalur afirmasi dan zonasi.
“Kalau perlu kuotanya ditambah, karena ini kebutuhan yang wajib, sehingga anak-anak dari keluarga miskin dan masyarakat sekitar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas,” kata Tumai. (fiz)
1 Comment