Onlinebekasi.com – Musyawarah kompensasi TPA Burangkeng antara warga dan Pemerintah Kabupaten Bekasi menemui jalan buntu. Warga bersikukuh meminta kompensasi dalam bentuk uang tunai, namun pemerintah menolak karena berbenturan dengan regulasi yang ada.
“Semua aspirasi yang mereka sampaikan kita bisa mengakomodir. Cuma satu yang kita tidak bisa mengakomodir, kaitan dengan masalah kompenssasi dalam bentuk uang tunai,” kata Asisten Daerah 3 Kabupaten Bekasi, bidang administrasi, Suhup.
Musyawarah dilakukan di Plasa Pemkab Bekasi, kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (14/3) sejak pagi sampai sore. Perwakilan warga bahkan sampai walk out hingga dua kali karena tuntutan mereka berupa bantuan uang tunai tak diakomodir.
“Di dalam peraturan pemerintah, tidak ada penjelasan kompensasi yang berbentuk uang. Jadi kompensasi itu berupa infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sementara mereka beranggapan kompensasi itu berbentuk uang,” katanya.
Kompensasi dalam bentuk uang, kata dia, warga mengacu pada TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Padahal itu merupakan hal yang berbeda. TPST Bantargebang milik DKI Jakarta yang berada di Kota Bekasi artinya di luar daerah pemberi kompensasi.
“Kota Bekasi sendiri tidak memberikan dalam bentuk uang dengan keberadaan TPA Sumur Batu, melainkan pendidikan, dan sebagainya,” ujar dia.
Karena itu, warga bersikukuh akan menutup TPA sampai ada kejelasan mengenai kompensasi dalam bentuk uang tunai. Jika tidak ada, warga bakal menutup s ecara permanen. “Biar sampah di Burangkeng kami sendiri yang mengelola, di desa lain ya biar desanya sendiri yang mengelola,” ujar Ali dari warga.
Dampak dari penutupan TPA sejak Senin pekan lalu, terjadi penumpukan sampah di sejumlah wilayah mulai dari lingkungan hingga pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bekasi. (fiz)
