Onlinebekasi.com – Sebanyak 102 proyek kegiatan infrastruktur di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah memasuki tahap lelang berkat inovasi akselerasi pembangunan tahun 2022.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan pengajuan lelang ini merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan dengan harapan dapat segera dikerjakan sehingga manfaatnya bisa dinikmati masyarakat dalam waktu dekat.
“Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk percepatan pembangunan, maka kami ajukan lelang lebih awal. Sehingga nantinya proses pengerjaan tidak perlu menunggu akhir tahun, lebih cepat dapat dinikmati masyarakat,” katanya di Cikarang, Selasa (1/2/2022).
Beni menjelaskan seratusan proyek yang sudah memasuki tahap lelang sejak awal tahun ini meliputi pembangunan sejumlah sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga gedung pemerintahan lainnya.
“Sudah ditayangkan di bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemungkinan jika tidak ada halangan, Maret pekerjaan pembangunan infrastruktur sudah bisa dilaksanakan,” ucapnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan percepatan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan Pemkab Bekasi. Dengan percepatan ini diharapkan tidak ada lagi proyek yang baru dilaksanakan di akhir tahun.
“Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan bupati, sebetulnya lelang dapat digelar lebih awal. Dari dasar itu, dinas sudah memasukkan kegiatan-kegiatan yang bakal dilelang,” katanya.
Menurur dia, percepatan lelang ini menjadi kebijakan positif yang dilakukan pemerintah daerah sebab pada tahun-tahun sebelumnya lelang digelar lambat. Karena berbagai persoalan, lelang baru bisa dilaksanakan Bulan Juni hingga Agustus.
Keterlambatan ini membuat proyek-proyek infrastruktur baru mulai dikerjakan pada Bulan Agustus bahkan September. Alhasil karena terkejar waktu, tidak sedikit pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas.
“Memang biasanya Juni baru mulai lelang. Penyebabnya banyak, bisa dari harus menunggu DPA atau juga kesiapan dari dinas itu sendiri. Namun saat ini sudah mulai bisa dikerjakan lebih awal,” katanya. (ADV)
