BEKASI – Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dilangsungkan setelah rentang waktu 2 tahun enam bulan paska penetapan AKD pertama di bulan Oktober 2019.
Dengan mengacu regulasi tersebut, disepakati awalnnya oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi proses kocok ulang atau pemilihan kembali pimpinan AKD akan di helat pada senin tanggal 4 April 2022.
Namun, sampai dengan siang proses kocok ulang AKD tak kunjung dilakukan, malahan agenda penundaan pemilihan AKD dilaksanakan melalui agenda Bamus oleh seluruh anggota Bamus DPRD Kota Bekasi dan di dapati bahwa agenda kocok ulang AKD akan di gelar pada rabu (6/4).
Sebelumnya agenda Kocok Ulang AKD santer berhembus akan dilaksanakan di bulan februari 2022. Ada kabar yang mengatakan bahwa plot serta pembagian AKD sudah diatur oleh sosok mantan Wali Kota Bekasi yang juga ketua Bapilu PDIP Jawa Barat Mochtar Mohamad.
Skema yang santer saat itu di ploting adalah pembagian kursi AKD dengan skema Komisi 1 tetap menjadi jatah Demokrat, Komisi 2 akan di pegang PKS, Komisi 3 menjadi milik PAN serta Komisi 4 diambil alih oleh PDIP.
Kemudian dua Badan yaitu Badan Pembuatan Peraturan Daerah serta Badan Kehormatan Dewan sudah di kunci oleh PKS dan PDIP. Lalu kemana Golkar plus PPP dan Gerindra, Gerindra yang sampai saat ini dinakhodai Raden Eko hanya menjadi pemanis di barisan M2 untuk itu posisi AKD untuk Gerindra saat skema ini terjadi adalah dengan di bagi jatah sekretaris atau wakil ketua komisi.
Namun berjalannya waktu, serta adanya rapat Bamus saat itu bahwa kocok ulang AKD tidak akan legitimate jika tetap dilakukan pada februari 2022 karena dianggap melanggar Tatib dewan yang sudah disepakati bersama. Dan setelah dibuka dan dikaji kembali bahwa masa jabatan AKD periode pertama adalah 2 tahun 6 bulan maka proses kocok ulang AKD diagendakan pada bulan April 2022.
Lalu siapa sosok di balik penundaan AKD dan membuyarkan skema AKD yang sudah disiapkan oleh M2. Sosok itu tak lain adalah ketua DPC PDIP Kota Bekasi yang saat ini menjabat Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Tri dikabarkan tak ingin dibayangi oleh sosok M2 dalam segala urusan politik yang ada di Kota Bekasi, termasuk masalah kocok ulang AKD DPRD Kota Bekasi.
Bahkan beberapa moment, Tri kerap “curhat” dan meminta pendapat dengan salah satu tokoh politik Gerindra Jawa Barat. Pertemuan Tri dan Tokoh Gerindra berpengaruh ini berlangsung di Hotel Harris Summarecon Bekasi pada awal maret 2022.
Meski tak diketahui pasti apa percakapan antara Tri dan Tokoh Gerindra ini, namun demikian dapat disinyalir bahwa pertemuan yang diinisiasi Tri Adhianto membahas isu Kota Bekasi paska dirinya ditetapkan menjadi Plt. Wali Kota Bekasi.
Kembali ke persoalan AKD, dalam urusan AKD ini Tri pun ingin membuktikan diri bisa mewarnai proses kocok ulang tanpa harus melibatkan guru politik keduanya M2 (untuk guru politik pertama Tri adalah sosok Wali Kota Bekasi non aktif Rahmat Effendi).
PDIP yang di skema awal akan fokus di masalah kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan di komisi 4, Tri yang berlatarbelakang pembangunan infrastruktur dengan membawahi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ingin Fraksi PDIP bisa mengunci komisi 2 di DPRD Kota Bekasi.
Bukan hanya ingin kembali memegang Komisi 2 bidang Infrastruktur, Tri merubah total skema bulan februari yang merupakan skema M2. Dengan melihat gelagat Tri yang kerap putar arah dan haluan serta keinginan Tri agar pembagian pos komisi berdasarkan jumlah kursi di DPRD Kota Bekasi, sontak membuat beberapa partai mulai melakukan lobi politik agar berlainan dengan keinginan Tri Adhianto dalam kocok ulang.
Di kabarkan beberapa partai sudah solid seperti Demokrat, PAN dan PKS yang akan mencoba memantik tensi politik jelang kocok ulang AKD ingin keluar dan memisahkan dari barisan PDIP.
Praktis jika Demokrat, PAN dan PKS bersama, tinggal Golkar plus PPP dengan Gerindra yang tinggal memilih akan kemana mereka berlabuh dalam menentukan AKD.
Meski kerap mengatakan bahwa fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi tidak memusingkan masalah “jatah” AKD, karena di periode AKD pertama tidak satupun anggota fraksi Golkar Persatuan menjadi pimpinan AKD. Namun begitu komunikasi antar PDIP dan Golkar dibangun dengan semangat pemerataan jatah komisi berdasarkan kursi di DPRD Kota Bekasi apakah mengoda serta menggiurkan fraksi yang dipimpin oleh Dariyanto.
Meski sentimen lain tak bisa dipungkiri bahwa tensi politik antara PDIP Kota Bekasi dengan Golkar Kota Bekasi paska Rahmat Effendi tersangkut kasus korupsi, yang sontak secara otomatis Tri Adhianto yang saat itu Wakil Wali Kota Bekasi diangkat menjadi Plt. Wali Kota Bekasi. Banyak kalangan grassroot (akar rumput) loyalis Golkar kecewa dengan beberapa manuver Tri Adhianto yang dianggap terlalu buru-buru dan tergesa-gesa ingin menjadi orang nomor satu di Kota Bekasi.
Melihat sentimen ini bisa jadi, Golkar Kota Bekasi tidak bisa diajak dalam satu rumah dengan PDIP Kota Bekasi dalam menyamakan persepsi untuk kocok ulang AKD.
Selanjutnya adalah Gerindra Kota Bekasi, partai besutan Prabowo ini diketahui sedang mesra dengan PDIP. Namun demikian apakah hal ini juga akan terjadi di Kota Bekasi. Artinya jika Gerbong PDIP akan mulus mengajak Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi maka head to head antara Kubu Demokrat, PAN dan PKS akan melawan Kubu PDIP dan Gerindra. Posisi penting tentunya akan di tentukan oleh Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, dengan memiliki 8 kursi plus 2 kursi dari PPP akan berdampak signifikan terhadap proses kocok ulang AKD di DPRD Kota Bekasi.
Tentunya selain masalah sentimen politik, pertimbangan siapa dapat apa menjadi pilihan fraksi Golkar akan kemana berlabuh dalam penentuan kursi AKD yang akan dihelat sebelum agenda sidang paripurna pengesahan ketua DPRD Kota Bekasi yang baru Muhamad Syaifudaullah dari PKS.
Seperti kebanyakan politisi yang mengatakan bahwa politik itu dinamis, bisa saja saat kocok ulang besok Tri bersama PDIP Kota Bekasi kembali merangkul kekuataan yang sudah dibangun antara Demokrat, PAN dan PKS, namun tetap memberikan porsi setimpal kepada Golkar dan Gerindra, selagi belum ada kesepakatan dan keputusan AKD besok setiap jam sampai dengan agenda kocok ulang adalah agenda lobi-lobi politik antar fraksi.
Berikut kursi fraksi-fraksi di DPRD Kota Bekasi.
1. Fraksi PKS memiliki 12 Kursi2. Fraksi PDIP memiliki 12 Kursi3. Fraksi Golkar Persatuan 10 Kursi4. Fraksi Gerinda 6 Kursi5. Fraksi PAN 5 Kursi6. Fraksi Demokrat 4 Kursi
Penulis
Muhammad Lukman Jurnalis Onlinebekasi.com
