BEKASI – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 3 september 2022 lalu tentunya memiliki dampak ekonomi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Melihat kondisi tersebut, berdasarkan intruksi Presiden PKS Ahmad Syaikhu terkait sikap PKS terhadap kenaikan bbm, jajaran DPD PKS Kota Bekasi bersama dengan fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi menyatakan sikap dengan tegas keputusan kenaikan BBM.
Sikap tegas PKS Kota Bekasi ini bukan sekedar ingin mencari sensasi, toh banyak dari beberapa orang menyinyir sikap PKS ini. Padahal kalau melihat sikap yang diambil PKS merupakan pandangan dan masukan dari masyarakat karena beban mereka semakin bertambah paska kenaikan BBM.
“Kenaikan harga BBM yang diumumkan Pemerintah Republik Indonesia, pada sabtu (3/9) lalu, telah membuat masyarakat kaget dan makin terbebani. Sebab kenaikan BBM tentu akan memicu efek domino kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat di segala sisi,”ucap Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara pada agenda konferensi pers yang dihelat di kantor DPD PKS Kota Bekasi, Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Bekasi Selatan, sabtu (10/9).
Selain itu Herkos sapaan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pun menilai bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat paska pandemi covid 19.
Harusnya kata Herkos, dengan kondisi perekonomian yang baru bangkit dan melihat kondisi masyarakat luas yang masih fokus menata kembali perekonomian mereka, pemerintah pusat harusnya kemarin lebih bijak dan menunda dulu kenaikan BBM.
“Faktanya kondisi kita baru bangkit dari musibah covid, masih ada kesedihan dan kesengsaraan yang di rasakan masyarakat akibat covid, ini di tambah dengan kenaikan BBM, semakin bertubi musibah yang di rasakan masyarakat,”beber politisi yang sempat mengenyam pendidikan magister di Malaysia ini.
“Tentunya kondisi yang tidak mengenakan (kenaikan BBM) yang dirasakan masyarakat ini, juga sangat tidak mengenakan bagi PKS,”ujarnya lagi.
Untuk membersamai kepentingan masyarakat di Kota Bekasi yang merasa kesulitan akibat kenaikan BBM, pada hari sabtu ini lanjut Herkos, seluruh jajaran DPD PKS sampai tingkat kecamatan melakukan agenda flashmob menolak kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kondisi kesulitan masyarakat dengan tetap menaikan harga BBM.
“Hari ini 12 DPC PKS di 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi bergerak bersama masyarakat dengan melakukan flashmob, tujuannya ingin memberi pesan bahwa kami bersama masyarakat kecewa dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat yang menaikan harga BBM,”bebernya.
“Biarkan mereka yang menyinyir dan mengatakan PKS mencari muka, karena BBM sudah naik juga. Kami (PKS) hanya menegaskan kami satu-satunya partai yang tetap bersama dengan masyarakat di tengah kondisi kesulitan akibat kenaikan BBM di tengah kondisi (pandemi) saat ini,”tegas Herkos.
Pada agenda konferensi pers bersama awak media ini pun, PKS menyatakan enam sikapnya terkait kenaikan harga BBM. Enam sikap tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi Daradjat Kardono.
Pertama kata Daradjat, PKS Kota Bekasi menolak keputusan pemerintah untuk menaikan BBM bersubsidi. Kedua, lanjut Daradjat Kenaikan BBM bersubsidi akan mendorong kenaikan berbagai bahan pokok masyarakat.
“Kenaikan BBM bersubsidi akan melemahkan berbagai sisi kehidupan masyarakat khususnya bidang perekonomian,”timpal Daradjat.
Keempat kata Daradjat, PKS Kota Bekasi banyak menerima masukan, aspirasi, dan penolakan dari berbagai elemen lapisan masyarakat terkait kenaikan BBM bersubsidi.
Kemudian sikap kelima PKS terkait penolakan kenaikan BBM meminta kepada pemerintah harus segera mempertimbangkan dan meninjau kembali terkait keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi dan kembali menurunkannya.
“Recovery paska pandemi covid 19 tidak akan berjalan lancar dan memberatkan masyarakat yang baru saja akan bangkit kehidupannya,”tutup Daradjat. (muh)
