BEKASI – Ratusan orang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (GSBDSI) dan elemen buruh lainnya menggelar aksi demonstrasi menuntut turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, pada Rabu (14/9).
Selain menolak kenaikan harga BBM, aksi buruh juga menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi sebesar 20 persen.
“Kami meminta Pemerintahan Joko Widodo segera menurunkan harga BBM yang dipaksakan. Padahal semakin menyulitkan dan menyusahkan rakyat,” ujar Rizal salah satu koordinator aksi.
Menurut Ketua GSBDSI Kota Bekasi Syaifudin, kalangan buruh adalah yang paling mendapatkan dampak dari kenaikan harga BBM. Karena sebelum kenaikan harga BBM, kaum buruh sudah merasakan sulitnya memenuhi hajat hidup dengan kenaikan harga dan gaji yang belum sesuai karena banyak perusahaan yang mengistirahatkan buruh sebab covid dan tidak menjalankan UMK sebagaimana mestinya. Selain itu, Syaifudin menyayangkan anggota DPRD yang menerima para buruh hanya dari Fraksi PKS, tanpa kehadiran déwan lainnya.
“Di tengah sulitnya dan derita rakyat, kemana déwan lain?. Kenapa hanya PKS yang hadir bersama rakyat, dan berjuang bersama rakyat untuk menurunkan BBM, bahkan omnibus law pun hanya PKS yang menolak,” tegar Syaifudin.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi buruh diterima oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, Ketua Fraksi PKS Sardi Efendi, Ketua Komisi IV Daradjat Kardono dan Ketua BKD Bambang Purwanto. Semua anggota DPRD yang menerima dari Fraksi PKS.
“Kami, PKS di DPR RI juga menolak kenaikan harga BBM karena tidak tepat di tengah kondisi masyarakat yang masih belum bangkit. Kenaikan BBM ini akan berdampak pada harga kabutuhan pokok lainnya. Kami akan selalu komitmen dan konsisten berada di tengah rakyat,” ungkap Saifuddaulah.
Lanjut, Ketua DPRD yang biasa siapa ustadz Daulah ini, semua aspirasi dan keinginan kaum buruh dan aspirasi masyarakat akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Presiden RI dan DPR RI untuk ditindaklanjuti dan segera menurunkan harga BBM.
“Saya akan langsung membuat surat untuk Gubernur terkait tuntunan kenaikan UMK 20 persen. Serta surat ke Presiden RI dan DPR RI untuk meminta menurunkan harga. Semoga pimpinan di atas terketuk hatinya dan mendengar pemderitaan rakyat,” pungkas Saifuddaulah.
Setelah 10 perwakilan buruh beraudiensi di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi. Akhirnya Ketua DPRD Kota Bekasi dan anggota DPRD dari Fraksi PKS menemui kaum buruh yang berada di depan jalan Chairil Anwar dan membacakan 2 surat rekomendasi untuk Gubernur Jawa Barat dan Presiden RI yang sudah ditandatangani Ketua DPRD Kota Bekasi. (muh)
