BEKASI – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi mengaku kaget dengan proses pemberhentian Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Patriot Solihat dari jabatannya dan menunjuk Pelaksa Tugas (Plt) Dirut Perumda Tirta Patriot melalui surat keputusan Wali Kota Bekasi, Nomor: 539/Kep.500-EK/XII/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.
Sardi mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Tri Adhianto selaku kepala daerah, dirinya pun menceritakan bahwa pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum lama ini sosok Solihat masih terlihat dalam agenda tersebut.
“Direktur Perumda Tirta Patriot diganti ada apa yaah?,”tanya Sardi saat memberikan keterangannya.
“Padahal kemarin masih rapat dengan TAPD dan pak Solihat tentang persetujan pembiayaan Rp 8.5 Miliar masih ikut rapat,”tambahnya.
Masih menurut Sardi, dirinya memandang bahwa sosok Solihat saat ini memimpin Perumda Tirta Patriot sedang semangat.
“Padahal beliau lagi semagat-semangatnya pengembangan usaha dan bisnis Perumda Tirta Patriot,”tukasnya.
Bentuk upaya Solihat dalam proses peningkatan layanan kata Sardi terlihat dari keseriusan dalam proses penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Dengan adanya kabar proses pemberhentian Solihat, lanjut Sardi dirinya dan para wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi selaku mitra dalam pemerintahan daerah sangat kaget dengan langkah Tri Adhianto tersebut.
Dalam proses pergantian ini sebaiknya kata Sardi ada proses komunikasi dan pembicaraan dengan lembaga DPRD Kota Bekasi.
“Anggota DPRD banyak yg kaget tiba-tiba (Solihat) diganti,”kata Sardi.
Dengan adanya langkah dan kebijakan pergantian Dirut Perumda Tirta Patriot, lanjut politisi bergelar Doktor ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tri Adhianto merupakan hubungan yang kurang baik dalam komunikasi antar eksekutif dengan legislatif.
“Plt Wali Kota tidak transparan kepada DPRD Kota Bekasi dalam mengambil kebijakan dan pergantian para BUMD,”paparnya.
Dengan adanya hal ini (pencopotan tanpa komunikasi dengan DPRD), kata dia akan menjadi preseden kurang baik dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi.
“Saya menanyakan berapa BUMD lagi yang akan diganti oleh Plt Wali Kota,”tutupnya. (muh)