Connect with us

Online Bekasi

Daradjat Setuju Anggaran Bosda di Serahkan ke Sekolah, Dorong Agar Sekolah Transparan Penggunaannya

News

Daradjat Setuju Anggaran Bosda di Serahkan ke Sekolah, Dorong Agar Sekolah Transparan Penggunaannya

Bosda : Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, Daradjat Kardono meminta pelaksaan Bosda Kota Bekasi yang akan diserahkan ke sekolah agar pelaksanaannya lebih transparan. (ist)

BEKASI – Komisi 4 DPRD Kota Bekasi berupaya agar program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) ditingkatkan di tahun 2023. Selain itu penerapan penyaluran Bosda yang akan diwacanakan langsung ke sekolah-sekolah, Komisi 4 berharap agar pelaksanaannya lebih transparan.


Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono saat berbincang dengan onlinebekasi.com di ruang kerjanya. Politisi PKS ini menilai bahwa kebutuhan operasional sekolah yang lebih mengetahui adalah sekolahnya, untuk itu ia juga mendorong Bosda kembali proses pencairannya di sekolah.

“Memang kalau kita mengikuti dari beberapa isu terakhir terkait pelaksanaan pembelajaaran di sekolah-sekolah, ini kan tidak lepas  dari kebutuhan dana-dana operasional yang dikeluarkan,”ucap lulusan Universitas Indonesia ini.


Daradjat menceritakan beberapa waktu lalu ada kasus misalkan sekolah tidak memadai, serta tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar karena kondisinya tidak terpelihara dan sebagainya ini menjadi catatan. 


Selain itu, kata dia kemarin juga ada sekolah terkait sekolah yang diputus listriknya karena tidak membayar listrik. Dari kejadian-kejadian tersebut tak sedikit sekolah yang terpaksa memunggut iuran kepada murid-muridnya untuk menambal kebutuhan di sekolah.


“Nah hal seperti ini berharap tidak terjadi lagi, dan saat ini kami sedang pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2023, semangatnya kita perjuangkan besaran (Bosda) nya  agar kita tingkatkan,”beber Dewan Daerah Pemilihan Jatiasih dan Jatisampurna ini.


Adapun untuk penerapan transparansi penggunaan Bosda jika dilakukan di setiap sekolah, Daradjat meminta agar pihak Pemkot Bekasi mempersiapkan perangkat seperti bantuan Bos Pusat berupa aplikasi Siplah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah).


Hal ini, kata Daradjat selain penggunaan Bosda dapat terpantau dengan baik juga akan berdampak terhadap pengunaan Bosda yang tepat sasaran.


“Kalau di pusatkan ada Siplah, kita juga meminta agar dipersiapkan di Kota Bekasi. agar Kepala sekolag bisa menggunakan dana Bosda dilakukan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran serta lebih transparan,”tutup Darajad. (ADV PARLEMENTARIA) 

Continue Reading
Baca juga...
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top