OnlineBekasi.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akhirnya buka suara terkait ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perseroda Kota Bekasi di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tri menjelaskan bahwa di hari ketika jadwal pemanggilan oleh Kejagung, ada agenda diskusi bersama The Habibie Center di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta.
Agenda diskusi itu disebut telah dijadwalkan sekitar sepekan sebelumnya dan membahas hasil studi, survei, dan forum diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD).
“Selasa itu saya sudah janji, itu kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa kita akan melakukan diskusi terkait dengan Habibie Ainun Center,” kata Tri di Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil diskusi tersebut memuat enam aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan warga Kota Bekasi.
Beberapa di antaranya mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi, pelayanan publik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Tri, salah satu prioritas pembahasan adalah persoalan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil studi Habibie Ainun Center, banyak warga Kota Bekasi mengalami kegagalan saat melamar pekerjaan karena tidak lolos tahapan administrasi.
“Nah, makanya ini yang nanti akan dicari, dibantu dengan teman-teman dari Habibie Ainun Center. Agar lebih baik lagi dengan menggunakan kecerdasan artificial,” ujarnya.
Tri mengungkapkan, meski mangkir dari pemanggilan pertama, namun ia memastikan akan hadir dalam jadwal pemanggilan selanjutnya yang akan ilakukan oleh Kejagung terkait kasus korupsi KSO Migas.
“Pasti akan hadir,” ujar Tri singkat.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan Tri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026).
Tri disebut telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan ke pekan berikutnya.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menyebut dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp2 triliun.
