Connect with us

Online Bekasi

Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Optimalisasi PAD Berbasis Digital

Advertorial

Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Optimalisasi PAD Berbasis Digital

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Chairun Nisa

Onlinebekasi – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah setempat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis digital. Hal ini bisa menambah cadangan fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Chairun Nisa mengatakan pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam menopang kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut, semakin optimal pendapatan yang mampu dihimpun, semakin besar pula ruang fiskal untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia menilai upaya meningkatkan pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan pola pemungutan konvensional. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk membangun sistem penerimaan yang lebih efektif, terintegrasi, dan mudah diawasi.

Chairun Nisa juga memaparkan struktur PAD Kota Bekasi yang hingga kini masih didominasi oleh pajak daerah dengan kontribusi mencapai 76,5 persen. Sementara itu, retribusi daerah menyumbang 13,2 persen, lain-lain PAD yang sah sebesar 8,1 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,2 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi tulang punggung penerimaan Kota Bekasi. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, termasuk memastikan seluruh potensi pendapatan yang ada dapat terdata dan dikelola secara optimal.

Melalui transformasi digital, proses pendataan wajib pajak, pemungutan, hingga pengawasan penerimaan diharapkan semakin tertib dan transparan. Dengan demikian, kebocoran pendapatan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

Chairun Nisa menekankan, optimalisasi PAD membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, DPRD melalui fungsi pengawasan, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan harus berjalan beriringan.

Dengan penguatan sistem digital dan sinergi antarpemangku kepentingan, optimalisasi PAD diharapkan tidak sekadar meningkatkan angka penerimaan daerah, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya kemandirian fiskal dan pembangunan Kota Bekasi yang lebih maju.

Advertorial

Continue Reading
Baca juga...
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top