OnlineBekasi.com – Rencana penutupan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada 2027 berpotensi berdampak terhadap sekitar 4.000 pemulung yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pemilahan sampah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah harus menyiapkan solusi bagi para pemulung seiring target penghentian open dumping di TPST Bantargebang.
Menurutnya, para pemulung tidak bisa terus bekerja di area pembuangan sampah terbuka yang memiliki risiko terhadap kesehatan.
“Sejatinya memang, atas nama kemanusiaan, atas nama Undang-Undang Dasar, atas nama hak mereka hidup untuk layak, tidak boleh ada pemulung di sini,” kata Hanif saat meninjau TPST Bantargebang, Jumat (7/8/2026).
Hanif menyebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas penanganan terhadap ribuan pemulung yang terdampak rencana tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap menargetkan penghentian praktik open dumping di TPST Bantargebang pada 2027.
Target tersebut dilakukan melalui penerapan sistem controlled landfill di seluruh area tempat pengolahan sampah terbesar di Indonesia itu.
“Kalau dari perspektif saya, maka covering ini mestinya harus selesai di tahun 2027 karena tidak terlalu mahal,” ujar Hanif.
Ia mengatakan, kebutuhan anggaran untuk menutup seluruh area open dumping di Bantargebang diperkirakan mencapai sekitar Rp150 miliar.
Menurutnya, biaya tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dampak lingkungan yang dapat ditekan.
“Kalau menutup semua Bantargebang paling tidak hanya Rp150 miliar. Angka itu kalau menurut saya tidak terlalu besar untuk di DKJ. Permasalahan besarnya justru pada dampak lingkungan dan masyarakat,” jelasnya.
Hanif juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.
Jumlah truk sampah yang sebelumnya mencapai sekitar 1.200 unit per hari kini turun menjadi sekitar 600 hingga 700 unit per hari.
Selain itu, fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantargebang dan Rorotan mulai beroperasi. Saat ini kapasitas pengolahan RDF mencapai sekitar 1.000 ton sampah per hari dan ditargetkan terus meningkat untuk mengurangi beban TPST Bantargebang.
“Hari ini sudah mencapai hampir 1.000 ton per hari dari kapasitas hampir 4.000 ton. Jadi kalau nanti bisa ditingkatkan terus, bisa mungkin sampai 2.000 sampai 3.000 ton, akan semakin mengurangi beban Bantargebang,” pungkas Hanif.
