Online Bekasi, Bekasi Selatan – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan apresiasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI terkait dengan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah setempat.
“Kota Bekasi menjadi salah satu yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain di dalam menyelesaikan persoalan konflik agama yang terjadi,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, M. Imdadun Rahmat, Senin, (2/1/2017).
Ia mengatakan, apresiasi bukan tanpa alasan. Sebab, lembaganya telah melakukan penelitian sejak awal tahun lalu, serta berdiskusi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, dan berkeyakinan di Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, Kota Bekasi merupakan daerah heterogen. Dimana hampir semua suku, ras, agama, dan antargolongan terdapat di daerah timur DKI Jakarta tersebut. Bahkan, Ia menyebut ada 324 ribu penduduk nonmuslim.
“Masyarakatnya plural, Saya melakukan penyeimbangan berkenaan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta bertoleransi sejak 2009,” ujar Rahmat.
Menurut dia, pada tahun 2009-2010 pemerintah telah melakukan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama, kemudian pada tahun lalu Dekrarasi Umat Beragama kembali dilakukan di Stadion Patriot Chandrabaga yang diikuti oleh 50.000 orang.
“Sekarang ada lembaga Majelis Umat sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat RW. Kalau FKUB hanya tingkat kota,” ujarnya. (advetorial)
