Online Bekasi – Sejumlah sekolah menengah atas dan kejuruan negeri di Kota Bekasi, belum mendapatkan kucuran dana operasional sejak Januari 2017 lalu. Akibatnya, untuk menutup biaya operasional pihak sekolah ngutang ke sejumlah pihak.
“Ini demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” kata Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadi, Selasa (18/4).
Menurut dia, sejak kewenangan SMK dan SMA Negeri diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat, Dana Bantuan Operasional (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan Mennegah Universal (BPMU) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga turun.
“BOS dari Pemerintah Pusat setiap siswa Rp 1,4 juta per tahun. Sedangkan untuk BOS dari Pemprov Jawa Barat (Jabar) Rp 700 ribu perbulan,” kata Agus.
Menurut dia, sesuai aturan dana itu turun setiap tri wulan sekali. Namun, kali ini sudah memasuki tri wulan ke dua tak kunjung turun. Untuk menutup biaya operasional tersebut pihaknya mencari dana talangan dengan cara berhutang.
Meski demikian, Agus enggan menjabarkan lebih lanjut besaran hutang dan sumber hutang tersebut. Terpenting, kata dia, operasional sekolah termasuk honor guru tak sampai terkendala.
“Saya hanya berharap, dana BOS bisa cepat turun,” kata dia.
Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi Sumartini, mengakui kalau dana BOS sampai saat ini belum cair. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan untuk operasional sekolah.
“Kesulitan terbesar adalah untuk memberikan honor pada tenaga honorer yang besarannya mencapai Rp 1,2 juta per orang,” kata dia.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Innayatullah mengatakan, hasil koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, saat ini sedang ada verifikasi ulang data siswa, tenaga pendidik, dan jumlah sekolah tingkat SMA/SMK se-Jawa Barat.
“Kita tetap melakukan koordinasi agar pencairannya cepat, mereka sedang melakukan verifikasi Data Pokok Pendidik (Dapodik),” katanya. (fiz)
