BEKASI – Di tengah kondisi Pemerintah Kota Bekasi yang masih dalam tahap recovery paska penetapan tersangka Wali Kota Bekasi non aktif Rahmat Effendi oleh KPK. Dan saat ini Kota Bekasi di pimpin Plt Wali Kota Tri Adhianto, belum banyak perubahan dalam roda pemerintahan.
Parahnya, keberadaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi secara terang-terangan dilibatkan secara langsung untuk kepentingan politik praktis.
Dengan jumlah diatas 10 ribu pegawai yang di rekrut dengan job desk masih banyak belum di karyakan di Organiasasi Perangkat Daerah (OPD), tidak sedikit TKK hanya menjadi alat politik bagi para elit politik yang berkuasa saat ini.
Hari ini, rabu (30/3) di dapati beberapa pegawai TKK yang di sinyalir merupakan pegawai dari salah satu Dinas di Pemkot Bekasi tengah memasang baliho besar dengan foto terpampang Ketua DPC PDIP Kota Bekasi yang juga Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.
Baliho yang terpasang di Putaran Tol Bulog Jatiwarna, Kecamatan Pondokmelati ini sangat disayangkan oleh anggota komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto. Bambang menilai bahwa bukan Tufoksi TKK untuk memasang baliho meski itu ada sosok Plt. Wali Kota Bekasi, akan tetapi kata Bambang Baliho tersebut sangat jelas terlihat ada lambang dan logo partai politik tertentu.
“Sebagai anggota dewan komisi 1 yang salah bidangnya adalah pemerintahah, samgat miris melihat kejadian ini (pemasangan baliho). Ini kan berarti TKK banyak yang gak diberdayakan dan ada kerjaan yang jelas, sehingga bisa memasang baliho tersebut,”ucap Dewan dari Daerah Pemilihan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan ini.
Bambang pun menambahkan, dirinya meminta Pemkot untuk mengevaluasi TKK disemua dinas.
“Yang kinerjanya bagus dipertahankan bila perlu ada insentif tambahan. Tapi kalau ga ada kerjaan kayak gini ya di evaluasi, terlepas itu ada foto Pltnya yang lebih kuat muatan politisnya,”beber anggota badan anggaran DPRD Kota Bekasi ini.
Dengan jumlah pegawai yang banyak di lingkungan Pemkot Bekasi, namun secara efektivitas kinerja yang minim lanjut Bambang sudah semestinya di tengah kondisi Kota Bekasi saat ini harus ada upaya evaluasi agar keberlangsungan Pemerintahan di Kota Bekasi bisa berjalan lebih efektif.
“Anggaran TKK di APBD cukup tinggi hampir Rp 700 Milyar harusnya pemkot dapat melakukan penghematan,”tegasnya.
Jika saja, ada evaluasi yang efektif lanjut Bambang Pemerintah Kota Bekasi tidak akan dipusingkan dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
“Penghematan anggaran ini sangat dibutuhkan karena mulai tahun 2022 dana Alokasi Umum dari pusat akan ada evaluasi,”tandasnya. (muh)
