BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyambangi Kantor Rukun Jurnalis (Rujuk) Bekasi di bilangan Rawalumbu, kamis (28/4) untuk berbuka puasa bersama dengan kawan Rujuk semua. Pada kesempatan ini Tri di temani Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Yayan Yuliana dan Plt. Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi Asep Gunawan
Dalam suasana kesederhanaan dan penuh kehanggatan, Mas Tri sapaan akrabnya tak canggung duduk bareng insan pers, bahkan Mas Tri terlihat lahap menyantap sajian bukber bersama Rujuk meski hanya disediakan lontong dan gorengan yang sesekali di lumuri sambal kacang.
Pada kesempatan ini pula, Mas Tri menyampaikan bahwa dirinya akan fokus terhadap pelayanan masyarakat di Kota Bekasi. Adanya hiruk pikuk dan dinamisasi politik di Kota Bekasi, seperti sikap PAN Kota Bekasi yang dengan tegas akan mengembalikan posisi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan.
Bahkan masukan dari Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi Ronny Hermawan yang menyarankan Tri untuk menjalin komunikasi secara intens dengan ketua-ketua partai di Kota Bekasi.
“Saat ini saya masih fokus bagaimana menjalankan roda pemerintahan di Kota Bekasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. Terkait hal itu (sikap politik partai lain) saya belum mau berkomentar,”ucap Tri.
Pada kesempatan ini pula Tri menyampaikan, Kota Bekasi baru saja mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.
Hasil ini kata Tri tentunya memacu dirinya yang untuk terus meningkatkan performa pemerintahan di Kota Bekasi dengan kembali meraih hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ada empat indikator penilaian kata Tri yang kedepannya akan di fokuskan oleh Pemerintah Kota Bekasi agar kembali meraih WTP.
“Empat kriteria utama yang harus ditingkatkan yaitu pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keempat efektivitas sistem pengendalian intern,”jelasnya.
Terakhir, persoalan yang menjadi perhatian Tri adalah keberadaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi. Tri mengatakan dirinya akan mematuhi peraturan dan regulasi yang ada, namun demikian melihat kebutuhan pelayanan di Kota Bekasi dirinya melihat bahwa keberadaan TKK dalam memberikan pelayanan di semua OPD Kota Bekasi sangat vital.
“Untuk tahun 2021 saja yang di migrasikan dari TKK menjadi PPPK itu hanya 400 orang, dan tahun ini pun tidak akan banyak berubah untuk proses migrasinya,”beber pria berbadan tegap ini.
“Melihat kondisi tersebut, dan vital serta pentingnya pelayanan kepada masyarakat TKK di 2023 akan tetap ada dan akan kembali dianggarkan di anggaran 2023,”tandas Tri. (muh)
