OnlineBekasi.com – Sebanyak 10 ribu kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi tercatat belum membayar pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Solikhin mengatakan, angka itu didapat setelah pihaknya menerima laporan dari Samsat Kota Bekasi.
“Terdapat 10 ribuan kendaraan bermotor yang belum bayar pajak, akan tetapi data tersebut belum terverifikasi terhadap kendaraan yang sudah terjual,” kata Solikhin dikutip Jumat (12/12/2025).
Solikhin pun mengimbau agar seluruh ASN segera memverifikasi data pajak melalui aplikasi SAPAWARGA.
Selain itu, ia juga meminta agar ASN memperbarui data kepemilikan kendaraan yang dimiliki agar masuk ke pendapatan daerah.
“Apabila kendaraan tersebut sudah bukan menjadi miliknya, agar dilakukan pemblokiran. Dan untuk kendaraan yang masih menjadi miliknya agar segera membayarkan pajaknya,” ucap Solikhin.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengeluarkan aturan larangan parkir di gedung Pemkot Bekasi bagi kendaraan yang belum membayar pajak.
Larangan itu sengaja dibuat dilakukan sebagai bentuk teguran untuk ASN yang tidak taat pahak.
“Tindakan awal itu bentuknya sosialiasi,” kata Tri dikutip Rabu (10/12/2025) lalu.
Tri menuturkan, selain teguran berupa sosialisasi, larangan itu juga dibuat agar ASN Kota Bekasi dapat memberi contoh kepada masyarakat.
Sebab, pendapatan melalui pembayaran pajak nantinya akan masuk ke kas daerah dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
“Keteladanan harus dimulai dari aparatur pemerintah dan kami hari ini sedang giat-giatnya meningkatkan pendapatan daerah,” ucap dia.
