Online Bekasi, Bekasi Selatan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bekasi terkait upaya penertiban bangunan liar di lahan miliknya. Penertiban tersebut, dianggap sebagai pengamanan aset milik pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Bekasi sudah bekerja sama dalam pengendalian pemeliharaan hingga pengamanan aset milik PUPR khususnya yang ada diwilayah Kota Bekasi,” kata Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Lucky H.Korah, Rabu (14/12).
Menurut dia, langkah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi merupakan bagian dari menata dan mengembalikan fungsi dari aset-aset milik Perum Jasa Tirta II seperti Saluran Sekuder di Pekayon maupun Jakasetia, Bekasi Selatan.
“Persoalan yang sempat ramai pascapenertiban bangunan liar di atas lahan Kemen PUPR atau PJT II, sepenuhnya menjadi kebijakan kepala daerah setempat,” kata dia.
Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II, Djoko Saputro mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban bangunan liar sudah sesuai ketentuan, karena itu tak ada lagi persoalan yang dipermasalahkan.
“Seharusnya bisa saling membantu, dan kami pun tentunya juga dibantu oleh Kementerian PUPR, jadi sudah tidak ada masalah kan,” jelas Djoko. (fiz)
