Online Bekasi, Bekasi Selatan – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat jumlah kawasan kumuh di wilayah setempat mencapai 112 titik. Padahal, gedung-gedung pencakar langit mulai bermunculan di daerah timur Jakarta tersebut. “Kawasan kumuh akan dibenahi mulai tahun depan,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Ahad, 18 Desember 2016.
Rahmat mengatakan, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran hingga Rp 100 miliar guna penataan kawasan kumuh yang tersebar di 12 kecamatan se-Kota Bekasi tersebut. Karena itu, kawasan itu bakal menjadi fokus dinas baru yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.
Rahmat mengatakan, pihaknya meminta aparatur kelurahan untuk terus mendata kawasan kumuh yang ada di wilayah masing-masing. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan penataan kawasan tersebut menjadi bersih dan sehat. “Jangan sampai pendataan itu melenceng, sehingga program ini hanya berjalan separuh,” kata Rahmat.
Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi, Dadang Ginanjar mengatakan, dari 210 ribu hektar luas wilayah Kota Bekasi, terdapat 443 hektar kawasan kumuh. Setiap kawasan mempunyai luasan bervariasi mulai dari lima hektar hingga 10 hektar. “Setiap kawasan kumuh terpecah-pecah di 56 kelurahan,” kata Dadang.
Ia mengatakan, untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan sehat, sejumlah sarana dan prasarana harus dilakukan perbaikan. Misalnya, pembangunan infrastuktur jalan, saluran, penambahan ruang terbuka hijau, penanganan sampah, serta pembedahan rumah tidak layak huni. “Kebiasaan masyarakatnya juga harus diubah,” kata dia.
Dadang menambahkan, pihaknya melakukan penataan kawasan kumuh secara bertahap, namun Ia menargetkan penataan tersebut rampung pada 2018 mendatang. Ia mencontohkan, penataan kawasan kumuh di Kecamatan Bantargebang dengan membangun rumah susun sewa sederhana, menggunakan dana hibah dari DKI. “Paling banyak di Bangtargebang,” kata dia.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan, munculnya kawasan kumuh ini karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Misanya, warga mendirikan bangunan di atas lahan negara sebagai tempat tinggaln maupun usaha. “Bau menyengat dan kotor menjadi pemandangan yang setiap hari terlihat,” kata dia.
Menurut dia, sebagian besar kawasan kumuh berada berada di bantaran Sungai, serta sempadan jalan. Ia mencontohkan, salah satu kawasan kumuh pernah ada di Jalan Pejuang, Kecamatan Medansatria. Namun, setelah ditertibkan oleh pemerintah, kawasan tersebut menjadi bersih, serta terdapat taman. (fiz)
