Online Bekasi.com – Kabar baik datang untuk warga Kota Bekasi. Peraturan Daerah (Perda) mengenai jaminan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) berhasil di selesaikan setelah proses yang panjang.
Finalisasi Perda jaminan kesehatan berbasis NIK itu di kerjakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, mengatakan bahwa dengan finalisasi tersebut, maka perda selanjutnya tinggal di paripurnakan dalam sidang paripurna.
“Selanjutnya masuk ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menjadi peraturan daerah yang berlaku di Kota Bekasi,” kata Muin, Selasa (10/4).
Menurutnya, keberadaan perda akan sangat membantu keberlangsungan program jaminan kesehatan untuk seluruh msyarakat Kota Bekasi yang sudah berjalan sejak kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
“Artinya program jaminan kesehatan Pemkot Bekasi atau yang lebih masyarakat kenal dengan KS-NIK akan terus ada. Jadi masyarakat akan terus merasakan manfaat KS-NIK yang memang sejauh ini sudah sangat dirasakan manfaatnya,” ujar Muin.
Sementara itu, landasan dari pada program Jaminan Kesehatan Berbasis NIK yaitu otonomi daerah dan juga inovasi pemerintah daerah seiring dengan kemampuan ekonomi daerah yang kian baik.
“Program ini adalah inovasi Pemkot Bekasi untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan prima untuk masyarakat. Dilandasi semangat otonomi daerah dan juga kemampuan ekonomi daerah yang kian membaik,” tandasnya.
Ia juga menambahkan, keberadaan aturan ini diharapkan membuat Kota Bekasi bisa semakin Maju, Sejahtera dan Ihsan. (adv)
