Online Bekasi – Komisi II DPRD Kota Bekasi mengkritik lambannya pemerintah daerah dalam menyediaan lahan untuk pembangunan fly over dan underpass di Bulak Kapal, Bekasi Timur.
“Pemkot Bekasi hanya dibebankan lahan, sedangkan infrastuktur ditanggung pusat,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, M. Kurniawan kepada Online Bekasi, Selasa (25/7).
Sayangnya, kata dia, sejak proyek tersebut digulirkan pada 2012 silam, proses penyediaan lahan tak kunjung rampung. Pemerintah beralasan terbentur anggaran pembebasan lahan.
“Kalau serius pasti bisa, kalau tertunda-tertunda terus, harga tanah semakin mahal, otomatis beban anggaran semakin besar,” ujar politisi dari PKS ini.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi tertinggal dengan Kabupaten Bekasi terkait infrastuktur semacam itu. Di sana Underpass Tambun sudah selesai dibangun oleh pemerintah pusat, tanpa kerepotan biaya pembebasan lahan.
“Padahal proyek itu sangat penting, soalnya kereta commuter line sudah akan beroperasi, informasinya Jumat ini akan uji coba,” katanya.
Ia menganggap proyek underpass atau fly over Bulak Kapal lebih penting, karena menyangkut lalu lintas, dan rawan terjadinya kecelakaan di sekitar Jalan Juanda maupun Jalan Pahlawan, Bekasi Timur.
“Intensitas kereta bakal meningkat seiring adanya commuter line, di sana ada perlintasan sebidang tanpa ada yang menjaga, sedangkan lalu lintas cukup padat,” ujarnya. (fiz)
