BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah bersama anggota dewan serta Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki menaiki mobil komando pengunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (15/9). Dan turut berorasi di hadapan ratusan demonstran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami di DPRD Kota Bekasi juga sama merasakan derita rakyat atas kenaikan harga BBM. Karenanya kami akan terus menampung dan menyalurkan aspirasi ini ke tingkat pusat, sehingga mereka benar-benar merasakan dan segera menurunkan BBM karena tidak tepat saat rakyat baru sembuh secara ekonomi,” ungkap Saifuddaulah dari atas mobil komando kaum buruh.
Kaum buruh dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) menggeruduk DPRD Kota Bekasi untuk meminta turunkan harga BBM dan membatalkan UU omnibus law yang banyak menyulitkan rakyat, terutama kaum buruh.
“Kami buruh banyak merasakan dampak dipaksakannya BBM naik. Dari harga bahan pokok yang naik hingga gaji yang sudah tidak sabanding dengan pengeluaran keluarga dan kehidupan karena BBM naik,” ujar salah seorang orator demo.
Selain menuntut penurunan harga BBM, kaum buruh yang tergabung dalam PC FSP KEP SPSI ini juga meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU omnibus law. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMK 2023 naik sebesar 20 persen.
Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah menerima kaum buruh didampingi anggota legislatif Adhika Dirgantara, Latu Har Hary, Alimudin (FPKS), Ibnu Hajar Tanjung dari fraksi Gerindra dan Evi M dari Fraksi PAN.
Kaum buruh pun akhirnya membubarkan diri setelah Ketua DPRD Saifuddaulah menandatangani surat ke presiden RI terkait tuntutan penurunan harga BBM dan membatalkan UU omnibus law. Sedangkan surat ke Gubernur Jawa Barat ditujukan untuk kenaikan upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi sekedar 20 persen.(muh)
