Onlinebekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk membangun dan merehabilitasi gedung instansi vertikal. Anggaran ini bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan fasilitas instansi vertikal demi mendukung sinergitas antar Forkopimda.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto, menyatakan bahwa pembangunan ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Bekasi serta memperkuat kerja sama lintas sektoral antara pemerintah daerah, Kepolisian, dan TNI dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah membantu pembangunan instansi vertikal untuk memudahkan pelayanan. Semua kajian dan keputusan pembangunan telah final,” ujar Benny.
Berikut rincian anggaran pembangunan instansi vertikal yang dialokasikan Pemkab Bekasi:
- Pembangunan Yontaipur Kostrad Tahap II: Rp29.998.520.000
- Rehabilitasi Rumah Dinas Korem 051/Wkt: Rp2.998.520.000
- Rehabilitasi Gedung Koramil 12/Serang Baru: Rp1.498.520.000
- Rehabilitasi Gedung Koramil 09/Cibarusah: Rp1.498.000.000
- Rehabilitasi Gedung Koramil 13/Kedungwaringin: Rp748.520.000
- Pembangunan Polsek Babelan: Rp12.998.520.000
- Lanjutan pembangunan Satpamobvit Polres Metro Bekasi: Rp4.998.520.000
- Rehabilitasi Rumah Dinas Polres di Tambun Selatan: Rp1.598.520.000
- Lanjutan pembangunan Gudang Logistik Polres: Rp1.498.520.000
- Rehabilitasi Polsek Setu: Rp498.520.000
- Rehabilitasi Kantor Polsek Kedungwaringin: Rp498.520.000
- Pembangunan Mess Karyawan Kejari Kabupaten Bekasi: Rp6.598.520.000
- Rehabilitasi Gedung Pengelolaan Aset dan Barang Bukti Kejari: Rp1.998.520.000
- Pembangunan Prasarana Penunjang dan Pemasangan Lift Pengadilan Negeri Cikarang: Rp2.498.520.000
- Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi: Rp298.520.000
- Pembangunan Kantor Kementerian Agama: Rp4.998.520.000
- Rehabilitasi Gedung Bappeda (Gedung Sampurna Kolopaking): Rp4.998.520.000
Dengan alokasi anggaran ini, Pemkab Bekasi berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat infrastruktur bagi instansi vertikal yang berperan penting dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (ADV)
