Onlinebekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi mengatakan, penanganan bangunan liar harus dilakukan secara komprehensif dan terencana. Ia menilai bangunan liar di Kota Bekasi cukup banyak.
“Bukan hanya di (samping) Unisma, bangli di Bekasi ini kan banyak. Harus ditangani secara komprehensif. Yang saya dorong itu bukan sekadar gusur-gusur, tapi harus ada rencana jelas setelah ditertibkan, mau dijadikan apa,” ucap Sardi, Minggu, 27 April 2025.
Sardi juga menyoroti lambannya koordinasi antarinstansi, termasuk dengan pengelola lahan seperti Perum Jasa Tirta (PJT) II yang kerap dijadikan alasan keterlambatan tindakan.
“Koordinasi itu gampang, tinggal telepon. Apalagi kemarin sudah kumpul itu, Gubernur, Wali Kota, PJT,” ucap dia.
Mengenai nasib warga yang terdampak penertiban, Sardi menegaskan bahwa DPRD berfungsi mengawasi, bukan menggusur. Ia mengingatkan pentingnya solusi yang berkeadilan bagi masyarakat kecil.
“Rakyat kecil juga butuh tempat. Makanya program penertiban itu harus terencana. Kalau mau dijadikan taman, tempat kuliner, atau wisata air ya matangkan dulu konsepnya. Jangan asal gusur, lalu dibiarkan kosong atau malah tumbuh bangli baru,” ujarnya.
Sardi menilai isu bangli ini cukup besar dan perlu dibahas serius dalam pertemuan lanjutan dengan Wali Kota.
Ia meminta pemerintah kota menyampaikan data lengkap terkait jumlah bangli dan prioritas penanganannya kepada publik. (advertorial)
