OnlineBekasi.com – Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Bulak Kapal rampung pada 2 November 2026 guna mempercepat pembangunan fisik yang akan dimulai pada 14 November 2026 mendatang.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, dari total 76 bidang tanah yang dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah diselesaikan.
Sementara 36 bidang lainnya masih dalam proses, termasuk lahan milik Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT), Kementerian Sosial, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
“Sebagian merupakan milik PJT, Kementerian Sosial, serta terdapat lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ini sedang kita rumuskan agar ada upaya percepatan,” kata Tri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di lokasi, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Bekasi telah meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme langsung, pemerintah akan menempuh konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian melalui pengadilan.
“Mereka juga diberikan waktu sekitar satu minggu untuk membongkar bangunan secara mandiri sebelum pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan,” ucap Tri.
Terpisah, Menko AHY menilai pembangunan Flyover Bulak Kapal mendesak dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta api dan kepadatan kendaraan di perlintasan sebidang.
Oleh karena itu, solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa sekaligus mengurai bottleneck atau kemacetan yang ada di Bulak Kapal ini perlu dibangun flyover,
“Setiap lima menit KRL lewat. Jadi, ini isu yang sudah lama, ketika traffic akan sangat terdampak oleh mobilitas kereta, yang itu juga digunakan secara masif oleh masyarakat kita untuk melakukan perjalanan setiap hari,” ujar AHY.
Berdasarkan perencanaan, flyover akan memiliki panjang sekitar 500 meter dengan ketinggian ruang bebas atau clearance sekitar 7,5 meter sesuai ketentuan teknis keselamatan perkeretaapian.
Anggaran pembangunan fisiknya diperkirakan mencapai Rp186 miliar, sedangkan kebutuhan pembebasan lahan sekitar Rp126 miliar menjadi tanggung jawab Pemkot Bekasi.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu pengerjaan selama 16 bulan dengan target penyelesaian pada triwulan pertama 2028.
