Online Bekasi.com – Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, menjamin ketersediaan dana untuk berobat gratis menggunakan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ada 60 rumah sakit lebih yang telah bekerja sama untuk melayani pasien pengguna jaminan kesehatan dari daerah tersebut.
“42 rumah sakit swasta di Kota Bekasi, sisanya berada di sekitar Kota Bekasi seperti Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Jakarta,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, Kamis (13/9).
Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk KS dari APBD 2018 senilai Rp 113 miliar. Dana ini dipakai membayar klaim tahun 2017 senilai Rp 40 miliar, kemudian untuk persediaan Januari-April sebesar Rp 70 miliar.
Dinas Kesehatan lalu menambah alokasi dana KS untuk bulan Mei-Oktober senilai Rp 124 miliar. Namun, sampai dengan Juni baru terserap Rp 84 miliar. Adapun Juli-Agustus, rumah sakit baru melakukan proses klaim.
“Untuk persediaan dana di bulan November, kami usulkan di APBD Perubahan, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 25 miliar. Sedangkan di bulan Desember klaimnya ada di Januari, sehingga pengajuan di APBD tahun 2019,” kata Tanti.
Tanti menilai, kebutuhan dana untuk pelayanan dasar kesehatan di Kota Bekasi jauh lebih sedikit dibandingkan harus diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Soalnya, program kartu sehat, semua masyarakat Kota Bekasi bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis.
“Kalau semua warga Kota Bekasi ditanggung premi BPJS, maka dana yang dikeluarkan mencapai Rp 600 miliar lebih dalam setahun,” kata dia.
Hitungannya, kata dia, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,6 juta jiwa, 400 ribu diantaranya merupakan peserta jaminan kesehatan nasional yang ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Kalau diintergrasikan ke BPJS, kami harus membayar premi 2,2 juta jiwa penduduk Kota Bekasi, dana yang dibutuhkan Rp 607 miliar,” ujar dia.
Dengan dikeluarkannya Kartu Sehat ini pula, kata dia, tingkat kesadaran masyarakat Kota Bekasi untuk memeriksakan kesehatannya meningkat tajam. Menurut dia, pengunjung ke rumah sakit swasta sampai dengan September menggunakan jaminan KS sudah menembus angka 675 ribu.
“Sebelumnya orang enggan periksa kesehatan karena harus membayar, sekarang dijamin oleh pemerintah,” kata dia. (fiz)
